hk wla pool wanwantoto: Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
hugecasinobonuses.org - Berita Terupdate Hari Ini | Peristiwa Terbaru di Indonesia: 2024-10-29 01:29:38 Penulis: hk wla pool wanwantoto: Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September Komentar
hk wla pool wanwantoto Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 SeptemberKamis, 26 September 2024 16:04
no hk togel toto911 。
Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
- Kamis,hk wla pool wanwantoto 26 September 2024 16:04 WIB
jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undangJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah selesai dibahas pada tingkat pertama dan akan masuk rapat paripurna pada 30 September 2024 yang merupakan Rapat Paripurna DPR RI Akhir Masa Jabatan 2019–2024.
Doli mengatakan hal itu sudah disepakati pada rapat Badan Permusyawaratan (Bamus) yang berlangsung pada Kamis ini.
Menurut ia, 79 RUU Kabupaten/Kota itu merupakan produk legislasi terakhir yang akan disahkan pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2029–2024.
"Setelah kemarin selesai rapat kerja di sini, pimpinan tadi kami sudah diundang dalam rapat Bamus, sesuai agenda tanggal 30 September," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca juga: Komisi II DPR setujui 79 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke Rapat Paripurna
Ia menjelaskan urgensi perancangan puluhan UU itu dilakukan untuk menetapkan alas hukum pembentukan kabupaten dan kota yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pembentukan 79 kabupaten dan kota itu masih beralaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat.
Jika tidak disesuaikan, lanjut Doli, kabupaten dan kota itu bisa mengalami masalah yurisdiksi dan bisa dianggap bukan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selama ini, jelas Doli, ada aturan pembentukan beberapa daerah yang masih tergabung dalam satu undang-undang. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan setiap kabupaten, kota, dan provinsi harus memiliki masing-masing satu undang-undang.
Baca juga: Mendagri: 79 RUU Kabupaten/Kota beri kepastian hukum
Doli menambahkan bahwa 79 RUU Kabupaten/Kota yang akan disahkan itu termasuk dalam klaster RUU Kabupaten/Kota III, VI, dan V.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI sudah menuntaskan 27 RUU Kabupaten/Kota pada klaster I dan 26 RUU Kabupaten/Kota pada klaster II.
"Alhamdulillah, sekarang kita sudah pecah, jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undang," katanya.
Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakati 122 RUU Kabupaten/Kota di-"carry over"
Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU
Baca juga: Rapat Paripurna setujui 27 RUU kabupaten/kota jadi usul DPR RI
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Istri Gus Dur hadir ke MPR terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001
Istri Gus Dur hadir ke MPR terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001Minggu, 29 September 2024 12:02024-10-29Pelatih Dewa United: Pemain Persebaya perwujudan logo "hiu dan buaya"
Liga 1 IndonesiaPelatih Dewa United: Pemain Persebaya perwujudan logo "hiu dan buaya"Kamis, 26 Septe2024-10-29Timnas putri ambil pelajaran berharga usai kalah telak dari Urawa Reds
Sepak Bola NasionalTimnas putri ambil pelajaran berharga usai kalah telak dari Urawa RedsJumat, 27 S2024-10-29Madura United perbaiki kelemahan tim untuk menghadapi Persib Bandung
Madura United perbaiki kelemahan tim untuk menghadapi Persib BandungJumat, 27 September 2024 21:59 W2024-10-29Jabar incar Hattrick cabang karate
PON Aceh Sumut 2024Jabar incar Hattrick cabang karateSenin, 16 September 2024 11:37 WIBSuasana perta2024-10-29Malut United konsentrasi penuh hadapi PSS Sleman
Malut United konsentrasi penuh hadapi PSS SlemanKamis, 26 September 2024 12:12 WIBPemain Malut Unite2024-10-29
Komentar