sentana sydney martabetoto: DKPP RI: Hingga September 2024, pengaduan KEPP paling banyak di Sumut
hugecasinobonuses.org - Berita Terupdate Hari Ini | Peristiwa Terbaru di Indonesia: 2024-10-28 07:22:25 Penulis: sentana sydney martabetoto: DKPP RI: Hingga September 2024, pengaduan KEPP paling banyak di Sumut Komentar
sentana sydney martabetoto DKPP RI: Hingga September 2024, pengaduan KEPP paling banyak di SumutJumat, 27 September 2024 15:34
pengocokan sidney martabetoto 。
DKPP RI: Hingga September 2024,sentana sydney martabetoto pengaduan KEPP paling banyak di Sumut
- Jumat, 27 September 2024 15:34 WIB
"Paling banyak itu ada di Sumatera Utara, ada 52 aduan. Nomor dua, ada di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, 36 pengaduan. Nomor tiga, ada di Papua Pegunungan, 31 pengaduan,” kata anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansyah saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Akan tetapi, kata dia, bila diukur dengan indikator jumlah kabupaten/kota maka yang paling banyak terdapat pengaduan adalah Papua Pegunungan.
"Papua Pegunungan karena jumlah kabupaten/kota hanya delapan. Kalau di Sumatera Utara ada 33 (kabupaten/kota), kemudian Sumatera Selatan 17, kalau di Jawa Barat 27. Jadi, kalau melihat angka besarnya pengaduan dengan jumlah kabupaten/kota, tentunya lebih banyak secara persentase itu Papua Pegunungan daripada di Sumatera Utara," ujarnya.
Baca juga: DKPP sebut potensi peningkatan aduan di pilkada jadi perhatian
Tio juga mengapresiasi tiga provinsi yang nihil pengaduan berdasarkan waktu pengambilan data tersebut, yakni Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa jumlah perkara KEPP yang diterima DKPP tahun ini hingga 25 September 2024 pukul 20.15 WIB berjumlah 514 perkara.
"Kami memiliki tim yang menerima pengaduan. Selain pengaduan bisa disampaikan secara langsung, boleh melalui e-mail (surat elektronik), pos, atau aplikasi SIETIK (Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu) yang dimiliki DKPP. Untuk mendapatkan informasi kepada semua masyarakat Indonesia, kami membuka layanan call center(pusat panggilan, red) 1500101," jelasnya.
Baca juga: DKPP sebut wajar peringatan keras terakhir diberikan lebih dari sekali
Kemudian, jumlah perkara yang memenuhi syarat verifikasi administrasi sejumlah 278, dan sebanyak 207 perkara memenuhi syarat verifikasi materiil.
"Ketika verifikasi materiil sudah dilakukan maka dilimpahkan ke bagian persidangan untuk dilakukan sidang pemeriksaan yang tentunya sudah dikeluarkan nomor perkara. Kalau sudah menjadi nomor perkara, maka sudah siap dilakukan sidang pemeriksaan," katanya.
Tio mengatakan bahwa pengaduan ke DKPP boleh dicabut, tetapi lembaganya tidak terikat terhadap pencabutan yang dilakukan tersebut.
"Maka bisa saja dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan, dan bisa juga kami hentikan, dan kami tetapkan perkara tidak dilanjutkan, dan dibacakan dalam sidang putusan," ujarnya.
Baca juga: DKPP: Peningkatan data aduan mencerminkan kesadaran masyarakat tinggi
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
- Pilkada 2024GEMA Tangsel dukung Airin-Ade di Pilgub BantenRabu, 25 September 2024 19:48 WIBAktivis m2024-10-28
Bobby disambut meriah buka turnamen sepak bola Korpri se
Bobby disambut meriah buka turnamen sepak bola Korpri se-Sumut 2024Selasa, 17 September 2024 14:28 W2024-10-28Ancelotti: Permainan 'direct' kunci kemenangan atas VfB Stuttgart
Ancelotti: Permainan 'direct' kunci kemenangan atas VfB StuttgartRabu, 18 September 2024 14:36 WIBPe2024-10-28- Sepak Bola NasionalPSSI: Timnas U-20 jalani TC di IKNSabtu, 21 September 2024 20:28 WIBArsip foto -2024-10-28
Rapat Paripurna DPR RI periode 2019
Rapat Paripurna DPR RI periode 2019-2024 terakhir digelar pekan depanKamis, 26 September 2024 16:292024-10-28- Sepak Bola NasionalPSSI targetkan Mees-Eliano perkuat timnas saat lawan BahrainMinggu, 22 September2024-10-28
Komentar