Pakar ekonomi GUDFS: Syarat investasi di Indonesia dapat lebih efektif
Sabtu,jawara sydney spgtoto 9 November 2024 05:43 WIB
Profesor manajemen/ekonomi Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) William Hickey (tengah) menjadi pembicara sesi berbagi (sharing session) bertema "New Opportunities in The Greater Bay Area" pada Konferensi Promosi Investasi Global untuk Guangdong, Hong Kong dan Makau Greater Bay Area di Guangzhou, China, Jumat (8/11/2024). (ANTARA/Michael Siahaan) (ANTARA/Michael Siahaan)Guangzhou, China (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) William Hickey yakin syarat untuk berinvestasi di Indonesia dapat lebih efektif sehingga lebih pihak yang berinvestasi di negara itu.
"Dengan perampingan birokrasi dan regulasi, Indonesia bisa meningkatkan inovasi dan daya saing," ujar William di Guangzhou, China, Jumat.
Menurut profesor manajemen/ekonomi di GDUFS itu, Indonesia sejatinya sudah berada di arah yang tepat dengan pemangkasan beberapa aturan investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2024.
Akan tetapi, William menyebut masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.
"Itu menjadi perhatian besar para investor terutama dari luar negeri," kata pria asal Amerika Serikat itu.
William sendiri mengaku pernah beberapa kali terlibat dalam proyek penanaman modal di Indonesia.
Dari pengalamannya itu, dia menilai dalam beberapa kesempatan Indonesia belum maksimal dalam menjalankan semangat kemudahan persyaratan investasi.
"Saya melihat sepertinya sulit untuk menuntaskan persyaratan dalam satu kali tindakan. Masih terlalu banyak hal lain yang terlibat," tutur William.
Pemerintah Indonesia sejatinya terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat proses investasi menjadi lebih sederhana dan lebih cepat.
Pemerintah pun mengintegrasikan perizinan investasi seluruh perusahaan asing di Indonesia terintegrasi ke dalam sistem perizinan Online Single Submission(OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.
Selain itu, pemerintah memberikan keringanan pajak, salah satunya yakni tax holidayberupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan mulai lima hingga 20 tahun untuk industri pionir yang memiliki nilai investasi besar dan strategis.
Terbaru, kelonggaran pajak tersebut diperpanjang oleh Kementerian Keuangan RI sampai tahun 2025 karena berperan positif untuk investasi.
Kementerian Investasi (BKPM) mencatat, realisasi investasi triwulan III 2024 mencapai Rp431,48 triliun atau tumbuh 15,24 persen dibandingkan triwulan III 2023.
Jika ditotal, realisasi investasi di Indonesia Januari-September 2024 sekitar Rp1.261,43 triliun atau tumbuh 19,78 persen secara year on year.
Baca juga: Akademisi Universitas Guangdong saran Indonesia ambil peluang di GBA
Baca juga: ANTARA tekankan kolaborasi media dalam forum investasi GBA China
Baca juga: Ekonom: Apple bangun pabrik di Indonesia langkah "win-win solution"
